DPRD Kabupaten Buru Komumisi II Pagil Pemilik Tambak Ikan CV. Masra Indah 

27

Liputan Buru-- Tambak ikan yang Berlokasi di Kecamatan teluk Kayeli yang belum mengantongi izin Numan telah Eksen semenjak 2017 hingga saat ini, Hal ini Membuat Mahasiswa Iqra Pencinta Alam (Maqrapala) melakukan aksi Protes Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Komisi II Merasa terpanggil Untuk Memediasaiakan Masalah tersebut.

Rapat Sidang yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II Jaidun Sa'nun berlangsung aman dan tertip, yang menjadi moderator dari sidang tersebut adalah Pihak Dinas Perikan dan Maqrapala serta Staf Ahli Bupati Bapak Nawawai Tinggapi Sebagai Perwakilan Untuk CV.Masra Indah.

Dalam Rapat tersebut membahas izin Tambak Ikan dan pembabatan hutan mangrove yang dilakukan oleh pemilik CV Masra Indah yang mendirikan Tambak ikan Pada Aerah Hutan Magroven.

Disampaiaka Di dalam Rapat ketua Umum Maqrapala. Ajad Solissa mengatakan Semenjak tahun 2012 CV. Masra Indah telah melakukan aktivitas Tembak Ikan dan membunuh Puluhan Pohon Mangrove sekitar 100 hektar lebih untuk dijadikan usahanya.

"Pertabakan ikan yang di buat oleh Haji Jubair telah membunuh mata pencarian masyarakat di Desa sanleko dan desa sekitarnya, selain itu. izin yang didapat oleh CV masrah indah hanya 40×50 untuk melakuakan Tambak ikan, namun CV Masrah indah mulai membuat perluasan tambak ikan menjadi 100 hektar lebih tanpa melaporkan Dinas pihak terkait", kata ajad.

Dari hasil Rapat tersebut, Marwa Jubair Anak dari pemilik CV Masra indah Berjanji akan tetap melakukan rehabolisasi terhadap pembunuhan mangrove, dan mengakui tambak ikan yang beroperasi Semenjak tahun 2017, sedangkan untuk pembuatan tabakan ikan dirinya mengunakan eksafator untuk penggalian.

Dalam Maslah ini, kepala dinas Perikanan.Ulfa Bin Tahir. Condong membelah dan mengakui tambak ikan CV. Masra indah tidak masuk sampai hutan lindung, Penjelasan dan dukungan Pihak Dinas perikanan terhadap CV. Masra Indah Patut di pertanyakan, pasalnya data yang Dinas perikan miliki luas Tambak 40x50, sedangkan yang di ketahui adalah 200 hektar lebih.

"Tambak milik haji Jubair tidak masuk dalam hutan lindung dan tambak tersebut masuk dalam hutan produksi konversi dan direkomendasikan untuk segera megurus izin-izinya serta melengkapi UKL dan UPL karna tambak tersebut masuk dalam usaha kecil dan mikro", Ujar Kadis Perikanan.

Senada yang Sama juga di sampaikan Wakil ketua komisi II. Jhon lehalima yang di wawancarai oleh Liputan.Buru.co.id mengatakan CV. Masra Indah direkomendasikan untuk membuat izin,serta rehabilitas untuk menanam kembali pohon mangrove dan megajak Maqrapala untuk melakukan penanaman.